“Negara kita ini driven by elite interest dibanding people interest. Lima tahun terakhir itulah yang terjadi. Politik identitas itu bermain. Demokrasi saat ini dari sisi kebebasan, sedang dalam masa yang cukup krisis,” ujar Khairul kepada Perss, Kamis (24/12/2020).
Berdasarkan data EIU Democracy Index 2018, Indonesia saat ini berada di peringkat 65 dunia. Padahal, dua tahun lalu masih berada di peringkat 48. Saat ini, posisi Indonesia berdekatan dengan Singapura yang hanya berbeda dua peringkat.
Khairul mencontohkan pemaparan dan penelitian dari Tom Power yang dilakukan pada 2018 lalu. Hasilnya kondisi demokrasi Indonesia mengarah ke sistem otoriter. Lalu berdasarkan survei Lembaga Kajian Politik Muda Indonesia (LKPMI) yang dikaji tuntas pada Agustus lalu, kualitas demokrasi di Indonesia stagnan hanya mencapai 40,65%. Masyarakat menilai demokrasi Indonesia lebih baik.
“Saat ini birokrasi dipertanyakan netralitasnya. Saran saya, sebaiknya incumbent itu tidak perlu ikut lagi, karena pasti menggunakan aparatur ASN nya. Ini juga memberatkan bagi birokrat. Mereka sebenarnya tidak ingin terlibat, tetapi ancamannya karir mereka. Jadi kalau ada FGD tentang elemen pilkada langsung, yang menolak itu birokrat karena menjadi alat pendukung petahana,” ungkap Khairul.
Khairul mencontohkan situasi yang dialami Indonesia saat ini. Masyarakat akan berpikir ulang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Pasalnya, pemerintah saat ini dinilai lebih menjaga stabilitas bukan dalam hal positif melainkan untuk menjaga kelanggengan rezim.
Red: EB
