Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut dari jumlah itu baru ada dua lembaga pemantau yang berasal dari luar negeri dengan sifat pemantauan yang singkat.
"Lembaga yang sudah diakreditasi 51 lembaga. Masih ada sepuluh lagi dari dalam negeri, tapi kelengkapannya belum penuh. Luar negeri sementara masih dua," kata Afif saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/3).
Lembaga pemantau dari luar negeri yang telah diakreditasi Bawaslu adalah Asia Democracy Network dan Asian Network For Free Elections.
Afif menuturkan Bawaslu masih membuka kesempatan bagi lembaga pemantau pemilu, baik dari dalam dan luar negeri, untuk mendaftar akreditasi hingga 10 April 2019.
Dia menyampaikan ada beberapa syarat agar lembaga pemantau lulus akreditasi Bawaslu. Mereka harus independen, berbadan hukum, dam punya sumber sana yang jelas.
Untuk pemantau asing, mereka harus memiliki kompetensi dan pengalaman memantau pemilu negara lain. Mereka juga harus mendapat visa sebagai pemantau dan menaati ketentuan perundangan di Indonesia.
Afif juga menjelaskan lembaga pemantau dari luar negeri di Pemilu 2019 hanya akan melakukan pemantauan singkat.
"Biasanya pemantau luar negeri ada dua jenis, long term dan short term. Kelihatannya sekarang tidak ada yang sifatnya long term, hanya short term, dan kelihatan lebih bersifat visit," ucapnya.
Berikut nama pemantau Pemilu 2019 dari dalam negeri yang sudah diakreditasi oleh Bawaslu:
1. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
2. Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
3. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)
4. Pijar Keadilan
5. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
6. Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN)
7. Pemuda Muslimin Indonesia (LP3MI)
8. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)
9. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)
10. Migrant Care
11. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
12. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
13. Koalisi Perempuan Indonesia
14. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia
15. Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia
16. Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
17. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)
18. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
19. Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu
20. Yayasan Erihatu Samasuru Lesuri Tapirone
21. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
22. LSM Perak (Provinsi Sulawesi Selatan)
23. Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) (Provinsi Sulawesi Selatan)
24. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Soppeng (Provinsi Sulawesi Selatan)
25. Sekolah Politik Perempuan Maupe
(Provinsi Sulawesi Selatan)
26. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
27. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
28. Lumbung Informasi Rakyat (Provinsi Jawa Timur)
29. Pusat Informasi Rakyat (Provinsi Jawa Timur)
30. Forum Masyarakat Jawa Timur (Provinsi Jawa Timur)
31. Lembaga Pemantau Demokrasi
32. Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu)
33. Pusat Kajian Penyelenggara Pemilihan Umum (Puskapil) Universitas Kuningan
34. Reclassering Indonesia
35. Monitoring of Democrasi Southeast Sulawesi (Provinsi Sulawesi Tenggara)
36. Rumah Konstitusi Indonesia
37. PPUA Penca (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat)
38. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi
39. Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan Erekang (Paper)
40. Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (MAPJ)
41. Perkumpulan NETFID Indonesia
42. Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia
43. Democrazy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP)
44. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Surakarta
45. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar)
46. Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI)
47. Network For Democracy and Electroral Integrity (Netgrit)
48. Jaringan Pemantau Dan Riset Indonesia
49. Perkumpulan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Adapun nama pemantau dari luar negeri yang telah diakreditasi Bawaslu adalah;
1. Asia Democracy Network
2. Asian Network For Free Elections
Neya
Sumber laman : Bawaslu RI- LP3MI- PemudaMusliminNews (EB)
