 |
“Karena keberanian Pak Buwas mengungkap hal itu ke publik, sehingga rencana impor jadi sorotan dan para elite ramai-ramai menolak, mulai dari DPR, Gubernur hingga parpol. Bisa dikatakan Pak Buwas penyelamat bagi petani karena menunjukkan keberpihakan dan perlindungan kepada para petani yang sedang memasuki panen raya,” ujar Sabili di Jakarta, Selasa (23/3/2021).
Sabili meminta Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya yang disebut oleh Buwas memberikan instruksi rencana impor beras tersebut.
“Presiden harus menunjukkan komitmennya soal impor ini, keberpihakan dan perlindungannya terhadap para petani, serta segera memperbaiki koordinasi dan komitmen dari para pembantunya,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Dirut Bulog, Budi Waseso mengatakan tak pernah mengusulkan untuk impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini. Pasalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diprediksi meningkat pada masa panen raya dari Maret hingga Mei.
Namun, ia menyebut penugasan impor tiba-tiba muncul dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
“Data BPS menyampaikan Maret, April, Mei itu surplus. Itu yang kami jadikan pedoman. Sehingga saat kita rakortas (rapat koordinasi terbatas), kita tidak memutuskan impor. Hanya, kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” ungkapnya, dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3/2021).
Buwas juga menyebut sebelumnya impor beras tak pernah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Perekonomian. Pembahasan dalam rapat, kata dia, hanya terkait stok pangan dalam negeri dan kemungkinan gangguan cuaca yang dapat menyebabkan kelangkaan.
“Sekarang sudah tertulis (perintahnya), tiba-tiba kami mendapatkan penugasan untuk impor dengan alokasi 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton untuk kepentingan komersial Bulog,” terang Buwas.
Dalam kesempatan itu, Buwas juga menyampaikan masalah penggunaan sisa beras impor 2018 yang belum terselesaikan hingga sekarang. Ia mengatakan beras impor itu tidak bisa dikonsumsi di dalam negeri karena kualitasnya yang buruk.
“Kenapa bermasalah karena memang beras itu awalnya datangnya jenisnya pera, jadi tidak bisa kami langsung salurkan karena jenis itu tidak dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga saat pembagian bansos beras sejahtera (rastra) kita mixed dengan produksi dalam negeri 1:1 baru itu bisa digunakan,” ungkapnya.
