Ustadz Asep Romdhon, menuturkan, Industri Rumah Tangga di Sekitar Pabrik: Penyulingan Arak di Beberapa Kota di Jawa sekitar 1870-1925 (1993) mengungkap, Sarekat Islam bahkan telah memasukkan masalah penolakan minuman keras dalam agenda kongres mereka tahun 1917. Dalam kongres tahun 1917, Sarekat Islam dengan tegas menyatakan perlunya perlawanan untuk menghancurkan kapitalisme jahat (Zonding kapitalisme).
Pada masa itu Sarekat Islam membagi 8 program kerja dan bunyi salah satu poin ke delapan adalah "Menuntut adanya pelarangan yang tegas bagi minuman keras dan candu, perjudian dan prostitusi, melarang penggunaan tenaga anak-anak mengeluarkan peraturan perburuhan yang menjaga kepentingan tenaga kerja, serta menambah jumlah poliklinik gratis"
Dalam delapan butir program kerja yang diungkap SI, butir kedelapan menjelaskan, SI menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk melarang dengan tegas penyebaran minuman keras, candu, perjudian, hingga prostitusi dan penggunaan tenaga anak-anak. Selain itu SI juga menuntut diterbitkannya aturan perburuhan yang menjaga kepentingan tenaga kerja serta menambah jumlah poli klinik gratis.
“Di ruang itu pula, Pak Tjokro paham telah terjadi pengaburan makna kesuburan sehingga akhirnya ketika budaya Liberal Belanda masuk, sopan santun ‘Jawa’ menjadi hilang, apalagi dengan pembebasan 3C-Colek, Cium, dan Ciu (Minuman Keras) menyebabkan Tayub/Tandak/Ronggeng bergerak keluar dari kemagisan kesuburan aslinya,” ujar Dr. Aji Dedi Mulawarman dalam buku Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto (2020).
Demikian pula perhimpunan para Bupati di Hindia-Belanda (Regenten Bond Sedya Mulya). Kasijanto dalam jurnalnya mengatakan perhimpunan itu pada 1914 turun mendirikan suatu kelompok antialkohol dengan menetapkan kategori keanggotaan secara unik.
Untuk bupati yang bergabung dalam perhimpunan ini adalah dua kategori. Pertama, anggota yang tidak dikenakan iuran. Hal itu karena anggota Regenten Bond mengharamkan sama sekali minuman keras. Kedua, anggota yang dikenakan iuran, karena mereka meminum bir dan anggur, tetapi tidak meminum brendi atau sopi (sejenis arak).
Keanggotaan itu dijadikan oleh mereka sebagai sindiran halus bagi para petinggi bumiputra. Lantaran banyak di antara para petinggi itu “mungkin” karena terpengaruh atau “takut” kepada pemerintah Belanda yang notabene atasannya, sehingga mereka terpaksa menenggak miras.
Setelahnya, organisasi sosial politik lainnya, Boedi Oetomo ikut mendesak pemerintah kolonial terkait penolakan miras. Boedi Oetomo langsung meminta pemerintah membatasi tempat penjualan minuman keras, dan menaikkan harga minuman itu dengan cara mempertinggi cukai.
Pada akhirnya, pemerintah Hindia-Belanda tergerak membentuk komisi penanggulangan alkohol (alcoholbestrijding commisie) pada 1918. Komisi itu beranggotakan pemerintah dan masyarakat. Tugasnya adalah untuk memerangi masalah-masalah yang timbul sebagai dampak dari penggunaan, kalau tak mau dikatakan penyalagunaan alkohol di Hindia-Belanda.
Upaya itu beberapa saat berhasil. Kendati demikian, penegak hukum yang bekerja setengah-setengah dan makin meluasnya pasar miras membuat penegakan itu akhirnya jauh dari kata berhasil. Alhasil, kisah eksistensi miras di Nusantara berlanjut dengan prinsip “tahu sama tahu.”
