Jakarta, pemudamuslimin-news.com — Anggaran untuk menangani dampak Corona membengkak.Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik menjadi Rp 553 triliun. Angka tersebut juga bukan akhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi, anggaran PEN masih ada kemungkinan naik lagi. Duh, Corona berat di ongkos.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, anggaran PEN awalnya dipatok Rp 403,9 triliun. Anggaran itu disebar untuk berbagai program seperti kesehatan, perlindungan sosial, stimulus ekonomi, insentif usaha, dan perlindungan UMKM. Namun, jumlah tersebut ternyata masih kurang. Pemerintah pun menambah lagi anggaran untuk pemulihan ekonomi sekitar Rp 150 triliun atau sekitar 36,9 persen, sehingga totalnya menjadi Rp 553 triliun.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, keputusan menaikkan anggaran PEN diambil dalam Rapat Kabinet Paripurna, Selasa lalu. Anggaran PEN ditingkatkan lantaran dianggap cukup efektif mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi. Dengan dana tersebut, ia berharap, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen tahun ini bisa tercapai.
Untuk alokasinya, tak banyak berubah. Pertama, untuk sektor kesehatan sebesar Rp 104,7 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk operasional vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan. Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun. Anggaran ini akan disalurkan untuk berbagai program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta kepala keluarga, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Ketiga, program prioritas sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp 141,36 triliun. Dana ini akan dibagi untuk dukungan pariwisata, food estate, pinjaman ke daerah, dan program prioritas lainnya. Keempat, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi Rp 156,06 triliun. "Anggaran PEN 2021 ini masih bisa meningkat lagi sejalan dengan dinamika ekonomi ke depan," kata Airlangga, dalam webinar yang diadakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI), kemarin Sri Mulyani menyampaikan hal serupa. Kata dia, anggaran PEN 2021 jumlahnya tidak jauh berbeda dengan 2020. Ia pun memprediksi, anggaran PEN yang telah ditetapkan itu masih akan bertambah, karena belum mencakup alokasi untuk insentif pajak bagi dunia usaha.
Dia menerangkan, beberapa kebijakan pemberian insentif pajak akan tetap dilanjutkan. Saat ini, aturan tentang pemberian insentif itu sedang digodok. “Kemungkinan program PEN bisa lebih tinggi dari Rp 553 triliun apabila insentif usaha dalam bidang perpajakan kami laporkan,” kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati tak masalah dengan tingginya anggaran PEN. Hanya saja, dia melihat, masih ada masalah saat eksekusi. Contohnya, realisasi anggaran PEN tahun lalu tidak mencapai target. Sampai akhir Desember 2020, realisasinya Rp 579 triliun atau 83 persen dari total pagu sebesar Rp 695,2 triliun.
"Tidak tercapainya target tersebut berdampak pada tidak optimalnya program PEN dalam meredam dampak resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan," kata Anis, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menilai, wajar pemerintah menaikkan anggaran PEN. Soalnya, penanganan Covid-19 memang membutuhkan dana besar. Hanya saja, ia berharap anggaran yang tinggi ini harus dibarengi dengan realisasi yang cepat dan tepat sasaran. "Jangan sampai penanganan kasus Covid-19 berlarut-larut seperti tahun lalu," pesan Yusuf.
Apakah tingginya anggaran PEN mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Ekonom Indef Bhima Yudhistira memprediksi, pemulihan ekonomi masih akan berjalan lambat. Soalnya, kasus positif Covid-19 masih tinggi. Kalau kasus Covid-19 masih tinggi, aktivitas perekonomian tetap akan terhambat.
Merujuk data Satgas Covid-19, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah melampaui angka 1 juta. Tingginya kasus positif ini akan memunculkan rasa takut masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa. Akibatnya, konsumsi rumah tangga, yang menjadi tulang punggung struktur perekonomian Indonesia, mengalami penurunan. "Perbaikan situasi ekonomi hanya dapat terakselerasi ketika penanganan kasus harian Covid-19 berjalan lebih optimal diiringi dengan stimulus pemerintah yang masif," kata Bhima, kemarin.
PemudaMuslimin-News | Kamis, 28/01/2021 20:00 WIB
