Dengan kata lain bahwa berakhir pula aktivitas pencarian terhadap korban yang diduga hilang akibat bencana tersebut. Praktis tenaga pengamanan dan juga relawan-relawan yang bergerak di bidang evakuasi korban telah ditarik.
Bersamaan dengan itu pula bantuan logistik berupa sembako terhadap warga terdampak tidak lagi menjadi prioritas utama, sebab kini telah memasuki tahap transisi sebelum masuk masa rehabilitasi.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan tetap menjadikan bantuan logistik berupa sembako sebagai prioritas dari relawan-relawan serta sumber-sumber lainnya.
Sejauh ini, pemerintah telah membangun beberapa Hunian Sementara (HUNTARA) bagi warga terdampak bencana di Kota Palu yang kini tidak memiliki tempat tinggal, meskipun itu baru sebagian kecil dari yang dijanjikan dalam hal ini kementerian PUPR yaitu sebanyak 1.200 unit, di mana dalam satu unit dapat menampung 10 – 12 Kepala Keluarga.
Beralihnya masa tanggap darurat ke masa transisi ini tentu dibarengi dengan asumsi bahwa masyarakat terdampak akan siap perlahan-lahan bangkit, sebab selama masa tanggap darurat bantuan berupa bahan makanan, pakaian dan obat-obatan telah disuplai secara terus-menerus secara berkesinambungan.
Di samping itu pula kondisi perekonomian mulai membaik hal itu ditandai dengan kembalinya beroperasi pasar-pasar tradisional (pasar rakyat), telah stabilnya aliran listrik, dibangunnya sumber-sumber air dan lain sebagainya. Tentunya diharapkan masyarakat mulai mandiri, tidak berharap sepenuhnya lagi kepada bantuan logistik.
Akan tetapi nampaknya sebagian warga Kota Palu masih belum siap memasuki tahap selanjutnya, masih ada sejumlah warga secara bergantian mengeluhkan bantuan logistik yang sampai kepada mereka sangat terbatas dan dalam jangka waktu beberapa lama lagi baru mendapatkan. Utamanya bagi pengungsi yang terpencar-pencar tidak terkonsentrasi pada satu titik pengungsian dan juga karena letak pengungsian berada di daerah-daerah seperti lorong-lorong yang tidak diketahui oleh para relawan.
Masalah tersebut setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, fokus utama para relawan terkonsentrasi terhadap daerah-daerah yang terkena dampak besar bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang itu terekspos di media. Yaitu rumah-rumah yang luluh lantak diterjang Tsunami di sepanjang garis pantai Teluk Palu yang dapat disaksikan langsung dari jalan utama.
Begitu juga dengan dampak likuifaksi di Kel. Balaroa dan Kel. Petobo di Kota Palu serta Desa Jono Oge Kab. Sigi. Sementara ada banyak tempat-tempat lain yang luput dari perhatian sebab tidak terekspos oleh media.
Kedua, tidak adanya pendataan dari pemerintah, dalam hal ini RT/RW atau Lurah setempat terhadap warga terdampak sejak awal-awal setelah terjadinya bencana.
Akhirnya pemerintah kesulitan melakukan analisis kebutuhan bagi warganya untuk mendapatkan bantuan baik dari pemerintah maupun relawan lainnya. Akibat yang ditimbulkan kemudian adalah bantuan tidak tersalur secara merata, di sisi lain ada yang mendapatkan bantuan secara berkali-kali, di sisi lainnya ada yang justeru sulit mendapatkan bantuan.
Maka langkah yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pendataan kembali serta pengklasifikasian terhadap warga terdampak. Apalagi berakhirnya masa tanggap darurat ini banyak warga yang tempat tinggalnya masih utuh telah kembali ke rumahnya masing-masing.
Jadi semakin memudahkan untuk mengklasifikasikan mana warga yang rumahnya tidak layak lagi ditinggali, mana rumahnya hancur dan mana yang rumahnya masih ada.
Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan warga yang tidak lagi memiliki tempat tinggal terkonsentrasi dalam satu titik atau posko pada setiap lokasi, hal ini memudahkan bagi para relawan dalam menyalurkan bantuan dan juga warga dalam menerima bantuan.
Setelah itu langkah berikutnya adalah melakukan pendampingan bagi titik-titik atau posko yang telah terkonsentrasi tersebut. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok, organisasi, majelis, instansi dan sebagainya.
Pendampingan selain bertujuan untuk membantu dari segi logistik, juga dalam bentuk memasukkan program yang itu dapat menopang masyarakat untuk melakukan kembali aktifitas ekonominya, hal ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
Program pendampingannya pun dapat berupa training atau pelatihan terhadap kerajinan tertentu, pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain yang dapat mendorong warga untuk bangkit secara ekonomi dan mata pencaharian, tidak berharap sepenuhnya lagi terhadap datangnya bantuan.
Dapat pula pendampingan itu berupa pendidikan, kegiatan keagamaan dan program-program lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kualitas kemanusiaan.
Meskipun kelihatannya terlambat, namun memulai lebih baik daripada tidak sama sekali.
Konsep pendampingan terhadap warga terdampak bencana secara berkesinambungan ini setidaknya merupakan cara menerjemahkan bantuan kemanusiaan agar betul-betul efektif, efisien dan tepat sasaran. Tentunya diharapkan juga adanya koordinasi antar kelompok atau lembaga dalam melakukan pendampingan agar terjalin komunikasi, pembagian peran serta pembagian wilayah garapan masing-masing.
Saeful Ihsan, S.Pd.I. Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Prov. Sulteng.
