Sementara itu Komisioner KPU RI katakan Penyusunan DPT adalah fokus mendata seoptimal mungkin, kami pasang target jumlah pemilih yang ditetapkan sama dengan Sidalih," kata Viryan Azis dalam diskusi bertajuk "DPT Bersih, Selamatkan Hak Pilih" di Kantor KPU RI, hari ini yang dihadiri oleh Saefulloh Direktur Eksekutif LP3MI, Jakarta, Sabtu (15/9).
Saefulloh mengatakan satu suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 sangat bermakna. Sebab, setelah pemungutan suara tanggal 17 April 2019, tahapan akan masuk pada pembagian kursi serta penentuan calon terpilih di internal parpol sehingga satu digit suara sangat menentukan.
"DPT sudah ditetapkan 185 juta, saat ini penyempurnaan DPT yang dilakukan bersama Bawaslu dan partai politik setelah itu masuk penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus," ujarnya.
Menurut dia, KPU melihat ada potensi pemilih yang belum terdaftar. Misalnya, orang yang memiliki KTP Elektronik, tetapi tidak masuk daftar pemilih. Ada juga yang belum memiliki KTP Elektronik, tetapi telah melakukan perekaman.
Saefulloh ingatkan DPT bersih saja tidak cukup. Ia mengatakan perlu mewujudkan DPT yang konstitusional untuk menyelamatkan hak pilih warga.
LP3MI usulkan pada KPU RI jangan hanya menargetkan DPT bersih nanti KPU dianggap melakukan kerja prosedural. Padahal, dalam perlindungan hak pilih, terkait konsepsi lebih besar.
"Bicara DPT perlu luaskan paradigma agar semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya," tegas Saefulloh.
LP3MI menilai Pemilu 2019 kali sangatlah penting karena Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak serta ambang batas parlemen meningkat menjadi 4 persen. Dengan demikian, pelaksanaannya pasti sangat keras dan kompetitif.
Karena itu, kami LP3MI menekankan, KPU harus benar-benar memperhatikan terkait DPT. Sebab, hal itu bisa menjadi dasar peserta pemilu untuk menggugat hasil pemilu. Tutupnya.
Red/Departemen Kominfo PB Pemuda muslimin Indonesia
