Yudi Latif Sosok Intelektual Muda Yang Bermoral

JAKARTA, PemudaMusliminNews - Yudi Latif memutuskan untuk mundur secara mengejutkan dari posisi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Keputusan mundur ini seiring ramainya berita tentang fantastinya jumlah gaji anggota BPIP hingga ratusan juta rupiah.

Menanggapi hal itu, Sekjen PB Pemuda Muslimin Indonesia Evick Budianto menerangkan. Menurut dia, keputusan yang diambil Yudi memberikan kita contoh dan pelajaran. Menurut dia, kegagalan harus dipertanggungjawabkan.

"Beliau (Yudi Latif) sebagai tokoh Pemuda intelektual yang beradab, dan karena itu keputusan dia ini adalah keputusan besar yang dapat memberikan kepada kita sebuah pembelajaran bahwa kegagalan yang pertanggungjawabannya jelas akan menyebabkan nilai moral dan adab seseorang itu akan lebih tinggi," kata Evick, Jumat (8/6).

Evick tak tahu secara pasti alasan Yudi mundur. Namun dia menduga, Yudi mundur karena alasan internal di BPIP yang tak lagi sejalan dengan tujuan awal. Dia pun berharap, ada evaluasi secara menyeluruh tentang pembentukan lembaga BPIP ini.

"Tetapi, harus menjadi pembelajaran berikutnya bahwa ada kemungkinan apa yang dipikirkan dari awal mengenai BPIP itu, di tengah jalan telah mengalami perubahan. Karena itu lah perlu evaluasi yang menyeluruh, apakah lembaga BPIP ini perlu diteruskan atau tidak," kata Evick.

"Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar," kata Yudi Latif yang mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebooknya, Yudi Latif Dua seperti dikutip merdeka.com, Jumat (8/6).

Dalam tulisannya, Yudi Latif sedikit menyinggung anggaran di BPIP yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurut Yudi, sejak dilantik pada 7 Juni 2017, lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar.

"Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," beber Yudi Latif.

Selain itu, kata dia, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab. Praktis kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

"Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri," kata dia.

Namun, Yudi Latif tak menjelaskan alasan pengundurannya tersebut. Dia hanya menyebut pengundurannya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP.

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," kata Yudi.

 Red: PemudaMusliminNews/Dep Kominfo