JAKARTA,
PemudaMuslimNews — menggelar Seminar Nasional bertema Tantangan Demokrasi dan
Politik di Era Milenial. Acara berlangsung di Hotel Sahati, Jakarta Selatan,
pada Jumat (30/3/2018).
Hadir sebagai pembicara, Pengamat Politik dari Universitas
Indonesia, Rocky Gerung, S.S, Fauzan Ali Rasyid, Kapuslit Peneliti Senior LIPI
bidang Politik Nasional, DR. Firman Noor, dan Viryan Azis, Komisioner KPU RI.
Ketua PB Pemuda Muslimin Indonesia, H. M. Muhtadin Sabili,
mengatakan masyarakat Indonesia khususnya generasi milenial belum memiliki
pengertian politik yang standar. Menurut dia, masih banyak tafsir maupun
defnisi politik yang berbeda di kepala generasi milenial.
"Kami ingin mendapatkan gambaran apa itu politik yang
sebenarnya di negeri hari ini. Apa yang sebenarnya berlangsung dan dari
demokrasi ini kemana arahnya," tutur Bang Billi, Jumat (30/3/2018).
Melalui kegiatan itu, dia mengharapkan mendapatkan satu
kesepakatan generasi milenial memiliki satu pemahaman serta berperan aktif.
Setidaknya politik itu tidak hanya bisa diartikan sebagai partisan.
Menurut dia, politik praktis tidak harus ikut parpol atau
mendukung calon-calon tertentu. Ini juga setidaknya berkembang hoax, black
campaign, dan fitnah sehingga ini bisa merusak persatuan masyarakat khususnya
generasi muda karena pilihan politik berbeda.
Untuk meningkatkan partisipasi politik generasi milenial,
dia mengaku membina para kader di berbagai level organisasi mulai dari tingkat
pusat kemudian propinsi sampai tingkat kelurahan.
Cara ini dilakukan untuk setidaknya dalam waktu dekat dapat
menjadi stabilisator dinamisator dan cooling system. Dari suasana poltik yang
hari ini berkembang.
"Sehingga anak muda memang harus disadarkan poltik itu
bukan cuma milih kepala daerah memilih partai tidak sesederhana itu. Kita tidak
sepakat juga 2018-2019 dianggap tahun poltik. Biasa saja itu," ujarnya.
Dia menambahkan, program-program itu akan dilanjutkan di
setiap provinsi dan kabupaten sampai tingkat kelurahan. Kerja sama dengan
lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu pemerintah daerah, kepolisian dan
TNI yang memiliki persepsi sama supaya bangsa tidak terpecah-pecah karena
pilihan politik. Pungkasnya.
Di Kutip dari Tribun News.com
Red/PemudaMuslimNews/Dep Kominfo
